Oleh: Achmad Fendy Arifin

Hampir dua bulan sejak kepergian residen, Hoirul Hafifi, ketua selaku founder dari lembaga budaya Border Crossing Space Burneh, ke tanah Mamberamo Raya, tertanggal 20 April 2026, pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan workshop performatif “Tanah Merah Biru” telah berlangsung. Namun pada dasarnya pelaksanaan ini dimulai sejak pencairan tahap pertama sebesar sembilan puluh juta rupiah, yang dicairkan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), atas terpilihnya kami sebagai penerima Pemanfaatan Program Layanan Produksi Media untuk Kategori Penciptaan Karya Kreatif Inovatif dalam Lingkup Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan Kementerian Kebudayaan 2025, Dana Indonesiana (yang kini menjadi Dana Indonesia Raya), pada 9 Februari 2026, yang dikenakan potongan pajak sebesar satu juta delapan ratus ribu rupiah, menjadi delapan puluh depalan juta dua ratus ribu rupiah, yang bakal dikeluarkan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati bersama, berdasarkan perjanjian pendanaan, Nomor : 181/PKKI/F1/KU/2025. Sejak saat itu, tepatnya sehari pencarian, kegiatan telah dilaksanakan, tepatnya dimulai pada 10 Februari 2026, hingga 23 Februari 2026, hanya menyisakan uang muka untuk makanan, sisa Rp 9.883.000,00, yang kemudian dibayarkan pada 18 April 2026, dua hari sebelum keberangkatan residen, sehingga tahap pertama dana sepenuhnya terealisasi sepenuhnya merujuk pada keseluruhan rencana RAB tahap pertama. Hanya saja pelaksanaannya yang sembari berjalan, meskipun metode ini berisiko, dan cukup mengkhawatirkan, tetapi dengan menggunakan sistem kerja kolektif dan terbuka terlebih dahulu, kami merasa bahwa semesta telah memberikan jalannya sendiri.

Pembayaran telah dilakukan di muka kepada... Pihak-pihak yang Karena ingin terlibat dalam kegiatan ini, kami mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga, termasuk honorarium untuk narasumber yang menyelesaikan seluruh tulisannya pada tanggal 23 Februari, meskipun pembayarannya hanya sembilan ratus ribu rupiah. Di luar itu, ada beberapa hal yang tidak terduga. Diskusi selama rapat persiapan bukanlah sekadar asumsi, melainkan pengalaman dua orang residen dari luar kota/pulau ke Bangkalan, yang pernah melakukan residensi ke Papua, berbagi pengalaman mereka.

Dalam rapat tersebut, dikatakan saat itu, beberapa narasumber meminta sumber yang jauh lebih besar dari angka tersebut, di luar angka yang sudah ditandatangani, bahkan juga ada individu yang sudah dibayarkan; malah menghilang tanpa menyertakan tulisan dari keilmuannya. Itulah kenyataannya, dan artikel ini disebarluaskan kepada semua pihak yang terlibat. Sebagai bendahara lembaga, saya sekarang telah bertukar posisi dengan sekretaris, Moh. Anis, untuk menjadi bendahara kegiatan ini.

Saya lebih fokus untuk menulis artikel sebagai laporan media, yang diunggah ke situs web ini, bersama dengan Adi Kurniawan, seorang pembina dari lembaga ini. Dalam rapat persiapan tersebut, dituliskan dalam notulen tentang berbagi pengalaman sebagai orang yang pernah residen ke Papua, khususnya mengenai daerah pesisir/maritim, atau kota-kota seperti Jayapura; Sentani; Sorong; Timika; Merauke; Manokwari; tetapi kabupaten-kabupaten yang lebih kecil berpotensi menunjukkan tren serupa, seperti Kasonaweja; Wamena; Kaimana; Teluk Bintuni; Serui; Waropen, dan lainnya. Kota-kota yang disebutkan di atas, cenderung memiliki perspektif yang lebih beragam karena adanya pertemuan antaretnis; dapat dikatakan bahwa kota-kota ini lebih terbuka; namun ada hal lain, yang dapat disebut sebagai celah atau jurang, kecenderungan terhadap materialistis—yang terletak pada momen tertentu, terutama Kasonaweja, yang dipahami sebagai tempat di mana uang beredar.

Di balik pendekatan keterlibatan yang berkaitan dengan keterbukaan dari berbagai latar belakang, etnis, agama, status sosial, gender, bahkan kondisi fisik, serta masyarakat adat dan pendatang, dalam beberapa aspek terdapat hal yang patut dipertanyakan; hal itu tidak selalu berjalan ‘lancar’, karena di baliknya ada orang-orang yang mengeksploitasinya untuk menjadi kebiasaan ‘buruk’; jadi jangan heran jika residen kami menghadapi banyak kesulitan di Kasonaweja dan mental itu sudah disiapkan terlebih dahulu. Ada individu yang memanfaatkan orang-orang yang ingin menyebarkan pengetahuan secara serius melalui budaya; jadi jangan heran jika residen dihadapkan dengan beberapa sumber yang akan ‘meminta’ biaya terlebih dahulu, dengan alasan bahwa budaya itu ‘mahal’; mengapa, ini terjadi karena trauma bagi mereka yang menyalahgunakan prinsip inklusivitas; informasi budaya yang diperoleh, dari ‘luar’ Kasonaweja (Mamberamo Raya) ke ‘dalam’ Kasonaweja (Mamberamo Raya) dengan puluhan etnis bertemu di sana. Hal-hal lain juga dari ‘dalam’ itu sendiri; mereka menjadi target/sasaran bantuan negara dengan biaya proyek lebih dari satu miliar, ingat, yang tidak dapat dihitung; mengingat biaya produksi di sana mahal; Jadi jangan heran jika “mereka terbuai” oleh dana bantuan karena sudah menjadi suatu kebiasaan; Bahwa dana produksi kecil yang ingin mewujudkan diri mereka sendiri tampak sangat kesulitan—dikarenakan sistem itu sendiri yang sedang membiasakannya.

Oleh karena itu, salah satu residen ini di Bangkalan berpendapatnya sebaiknya mereka hanya diberi rutenya saja, sementara di sisi lainnya, untuk dibiarkan di tengah jalan, melakukan sesuatu atau tidak? Jika tidak, “mereka” harus dibangun kembali, dimulai dari siswa SMP dan SMA, dengan membiarkan guru bercanda bahwa setiap kegiatan di sana menghabiskan 50 juta rupiah setiap hari; hanya satu sekolah saja, apalagi melibatkan orang kampung, 200 juta bisa lenyap sehari saja; dengan mengabaikan saja obrolan guru. Padahal kenyataannya siswa belum tentu semacam demikian—bisa sangat mungkin mereka tidak peduli dengan itu semua; artinya cara berpikir yang kompleks telah berkembang dalam diri mereka; kami juga sangat menyadari memajukan kebudayaan untuk sesuatu yang kompleks harus direncanakan, utamanya mesti dicoba dan dilakukan, dan di mana ada ruang yang ‘rumit’, harus dikejar, seperti yang kita semua ketahui, karena mengingat dimensi sosiogenik dari masalah ini, kita tidak punya pilihan selain membangun pilihan yang akan membentuk dasar masa depan kebudayaan lokal kita sendiri.

Makna dari berbagi pengalaman atas rapat persiapan yang telah berlangsung dengan mengdepankan beberapa mahasiwa dengan latar belakang keilmuannya masing-masing, ilmu kesehatan, pemberdayaan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, ilmu lingkungan/ekologi, pendayagunaan ruang publik, pengetahuan budaya masyarakat adat, pemberdayaan perempuan, kebudayaan atau ilmu budaya global (Papua), epistemologi lokal, dan lainnya; buat pedoman sendiri untuk mengantisipasi bahwa dana yang diterima pada tahap pertama ‘tidak akan cukup’; siapkan dana pribadi sendiri jika belum menerima bantuan lain; jika itu tidak berhasil, pindah lokasi ke daerah yang lebih terpencil di mana akses terhadap pengetahuan sulit. Namun, masih di Mamberamo Raya, misalnya, Sawai dan Bariwaro, yang tampaknya hanya menerima bantuan secara tidak teratur, tidak sesering Kasonaweja; Trimuris, Bagusa, dan Teba, yang berada di jalur yang sama.

Ide-ide ini, yang banyak di antaranya akan terungkap melalui kerja kebudayaan selama bertahun-tahun, tidak perlu sempurna, karena pada akhirnya, kerja keras dan kreatif masyarakatlah yang akan mewujudkannya. Kerja keras itulah manifestasi konkret dari imajinasi kebudayaan. Fanon dalam konteks dekolonisasi menggambarkan tujuan ini sebagai inisiasi kemanusiaan baru. Dia tahu betapa menakutkannya usaha seperti itu, karena kita hidup di zaman di mana perubahan radikal seperti itu tampaknya tidak kurang dari akhir dunia.

Poinnya adalah dari judul artikel singkat ini; kami yang tumbuh dari semangat munculnya teori kritis dan dekolonisasi, terlepas kesadaran tentang posisi proletar menubuh dalam diri, sebagai lanjuta refleksi, percakapan, dan sejumlah tulisan berikutnya, untuk menatap pemikirannya Nelson Maldonado-Torres mengenai agensi dari damnés de la terre (kaum tertindas di bumi), sebuah kategori yang menempatkan kembali dan meregionalisasi kategori-kategori yang dibingkai oleh pengalaman sejarah lainnya. Kalau misalnya di Kasonaweja sudah banyak orang-orang yang memanfaatkan sesama kaum tertindas, dan kaum subaltern ini, proyek kolektif-kolaboratif yang diharapkan akan semakin ‘tebal’ memasukkan sekaligus ‘memaksakan’ kategori dekolonialitas sebagai kelanjutan dari kategori modernitas/kolonialitas—yang sudah berlangsung melalui sejumlah dana bantuan, jikalau kita ‘hanyut’ di dalamnya tanpa berupaya memaksimalkan nalar kritis kita pada saat dana bantuan berlangsung. Maka pertemuan ini pula, yang akan ‘memaksakan’ diri sebagai kategori analitis dari matriks kekuasaan kolonial—yang tersembunyi di dalamnya, kategori dekolonialitas ke depannya bagi kami untuk memperluas kerangka dan tujuan proyek pengembangan kebudayaan ini dari beragam aspek.

Jikalau “rumitnya” jalan ini justru dilakukan oleh kaum intelektual yang diangkut, kemudian antara satu dengan lainnya tampak sinis, tampak acuh, seolah tidak mau peduli, atas apa yang telah terjadi, seperti reaksi pegawai pemerintahan daerah, saat diceritakan oleh residen kami, itu artinya keterkaitan antara rasionalitas/modernitas dan kolonialitas, secara definitif mereka sudah terbentuk akibat adanya epistemisida lokal. Dengan kata lain, ketidaktaatan epistemik. Kalau menurut Walter Mignolo, ketidaktaatan epistemik mengarah pada hal yang membawa kita pada pilihan dekolonial sebagai serangkaian proyek yang memiliki kesamaan dampak yang dialami oleh semua penduduk dunia yang menjadi sasaran rancangan global untuk menjajah ekonomi (pengambilalihan tanah dan sumber daya alam), otoritas segala macam pengelolaannya.

Kami dari sini, bahwa “dunia pendidikan tidak baik-baik saja” ibarat tengok kanan, tengok kiri, ngeri, dan kita selalu dihadapkan dengan isu-isu penegakan hukum kepolisian dan militer (kolonialitas kekuasaan), untuk menjajah pengetahuan (bahasa, kategori pemikiran, sistem kepercayaan, dll.), dan keberadaan (subjektivitas). Oleh karena itu, tak ayal juga dua residen jauh-jauh hari sudah mengingatkan kepada saya, untuk segera melakukan suatu “pemutusan hubungan” atas hubungan menyiratkan ketidaktaatan epistemik daripada mencoba untuk bernegosiasi terus menerus. Kalau kembali pada pemikiran Mignolo, tentang eksplorasi pembukaan ruang-ruang yang baru bisa dilakukan dengan rute tempuh lainnya, termasuk melibatkan generasi baru yang masih SMP dan SMA—dengan melakukan suatu pemutusan paradigmatik spasial dari ketidaktaatan epistemik—itu untuk taat terhadap epsitemik lokal.

Tentu rencana selanjutnya ketika kami mulai menganalisis itu berlangsung; dengan menyelesaikan pembayaran terlebih dahulu juga sebagai metode yang mesti diambil, untuk menguji tubuh dan pikiran bekerja, apakah logika kolonialitas yang menindas dan mengutuk (dari situlah muncul kaum terkutuk yang dikatakan oleh Fanon), atau tak lebihnya mereka “menyulitkan” kami, semacam demikian, maka logika penindas ini menghasilkan energi ketidakpuasan, ketidakpercayaan, dan pembebasan dalam diri mereka yang bereaksi terhadap kekerasan imperial. Proyek dekolonisasi dengan dibanrengi dekolonialitas ke pemikiran generasi SMP dan SMA ini, sebagai upaya yang saya lagois saja, dengan berbagi tentang pemahaman bahwa modernitas; di balik suatu retorika keselamatan dan kemajuan, tetapi dengan sendirinya proyek itu semakin melanggengkan kemiskinan, bahkan di beberapa area tertentu sangat ekstrem. Kalau kita selalu tunduk dengan dana bantuan sosial, bagaimana kita mungkin memberi daya terhadap diri, untuk mengakhiri kemiskinan, dan selalu bilang bahwa kebudayaan mahal, dengan selalu merawat luka atau merawat trauma atas orang yang datang mengeksploitasinya.

Dengan sendirinya proyek balas membalas semacam ini, tidak akan memunculkan jenis pemberontakan, protes, dan gerakan sosial, dari dalam diri kita, dan tidak akan pernah menyadari logika kolonialitas yang tersembunyi di balik retorika modernitas secara otomatis menghasilkan energi yang tak tereduksi dari manusia yang terhina, difitnah, dilupakan, atau terpinggirkan. Kita semacam tengah merawat itu semua, karena menganggap orang yang membawa bendera pemerintah, selalu cenderung datang dengan bermiliaran rupiah. Oleh karena itu, wajar juga ketika ketua kami memasukkan dekolonialitas dari setiap tulisan yang diberi oleh mereka, karena kami memahaminya sebagai energi yang tidak memungkinkan beroperasinya logika kolonialitas dan tidak mempercayai dongeng-dongeng retorika modernitas atau hebatnya peradaban, kemajuan, dan keselamatan, persetan dengan itu semua.

Karena itu, dengan tengok ke belakang, belajar dari kolonialisme yang bekerja, seperti menatap masa depan, untuk lebih memahami semangat dekolonialitas atas kepemilikan berbagai macam manifestasi kebudayaan ini. Melalui generasi SMP dan SMA inilah selanjutnya kami bertumpu, tak peduli guru, bendahara sekolah, bahkan kepala sekolah sekalipun, jika tidak mau sungguh memperbincangkan pemikiran dekolonial; atas upaya memisahkan dan membuka kemungkinan-kemungkinan yang tersembunyi (dijajah dan didiskreditkan, seperti tradisional, barbar, primitif, mistik, dll.) oleh rasionalitas modern yang dibangun dan dibatasi, kami akan melakukan dengan cara tersembunyi juga melalui tulisan ini; dengan merujuk pada pemikiran Mignolo, untuk melepaskan diri dari semua keterkaitan antara rasionalitas/modernitas dan kolonialitas, dan yang pasti dari semua kekuasaan yang tidak dibentuk oleh keputusan bebas yang dibuat oleh orang-orang bebas. Bukan berarti kami sedang membuat mereka sebuah instrumentalisasi kebebasan, melainkan permikiran sehari-hari tentang meta-refleksi; bagaimana mereka berpikir dan membuka ruang bagi hal yang tak terpikirkan dalam menuju pintu pemikiran lain, pemikiran tentang kesadaran perbatasan, melalui pengalaman dan ingatan, bukan hanya selalu bangga dengan dana bantuan, bukan selalu bangga dengan setiap acara menghabiskan puluhan juta setiap hari, karena itu hanya omong kosong kalau terus dipelihara; kata Mignolo, ini tidak berkaitan dengan pintu yang mengarah pada kebenaran (aletheia), tetapi lebih ke tempat lain; ke tempat-tempat memori kolonial; ke jejak luka kolonial dari mana pemikiran dekolonial dijalin; pintu yang mengarah ke jenis kebenaran lain yang dasarnya bukanlah keberadaan tetapi kolonialitas keberadaan, luka kolonial, yang ada dalam sistem terdekat kita, keluarga, masayarakat, dan sekolah. Mari kita saling memikirkan ini masing-masing.